APLIKASI EKSTERNAL
APLIKASI INTERNAL
SIstem Informasimasi Penelusuran Perkara (CTS/SIPP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bajawa
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI
Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
Akreditasi
Penerimaan Sertifikat Akreditasi "A Exellent" Pengadilan Negeri Bajawa
Jadwal Sidang Hari Ini
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.
Penelusuran Perkara
Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Prosedur Gugatan Sederhana
Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis
Direktori Putusan
Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung
Prosedur Mediasi
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa
Biaya Perkara
Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa
Prosedur Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
Permohonan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Kegiatan Pengadilan
Pada hari Kamis, 19 April 2018 telah dilaksanakan Aktualisasi ke-1 oleh para Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, yaitu Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum., I Kadek Apdila Wirawan, S.H., Eka Rizky Permana, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H. sebagaimana materi aktualisasi yang telah diberikan dalam pembekalan di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, dan Pelatihan Dasar CPNS/Cakim di Pusat
Read more ...Pada hari Kamis, 12 April 2018, Hakim, Calon Hakim dan pegawai pengadilan pada Pengadilan Negeri Bajawa melakukan kewajiban berupa kunjungan ke Rumah Tahanan Negara Klas II B Bajawa. Kunjungan ini berkaitan dengan salah satu tugas hakim yaitu sebagai hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT). Dasar hukum pelaksanaan Kimwasmat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Jo. Surat Edaran
Read more ...Dharmayukti Karini Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002, yang beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.
Read more ...Direktori Putusan
- Putusan PN BAJAWA Nomor 12_Pdt_G_2017_PN_Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 10_Pdt.G_2017_PN_Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 3/Pid.B/2018/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 12/Pid.B/2018/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 14/Pid.B/2018/PN Bjw Tahun 2018
- Putusan PN BAJAWA Nomor 77/Pid.B/2017/PN Bjw Tahun 2017
Klinik Hukum
-
Ketentuan Iklan Pelayanan Kesehatan Alternatif di Televisi
Iklan-iklan pengobatan alternatif yang sering bermunculan di televisi yang mengklaim dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dengan metode alternatif dan modern medis terkadang banyak menipu masyarakat. Padahal mereka bukan dokter ataupun tergolong tenaga kesehatan. Promosi hanya dengan bermodal testimoni dan mengungkapkan metode yang tidak jelas. Bagaimanakah hal ini seharusnya menurut prosedur hukumnya? Apakah iklan di televisi tersebut dibolehkan?
-
Dapatkah Dilakukan Pemeriksaan Kembali Jika Hakim Telah Menutup Tahap Tersebut?
Apabila sudah sampai tahap penuntutan dan pembelaan, itu artinya pemeriksaan sidang akan berakhir dan ditutup, jika ada hal tambahan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan hakim setelah pemeriksaan dinyatakan “ditutup”, dapatkah persidangan dimintakan mundur untuk dilakukan pemeriksaan kembali kepada hakim?
-
Kapan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bisa Didapatkan Narapidana?
Suami saya ditahan sejak Desember 2014, dan sudah ada vonis 3 tahun subsidier 3 bulan. Berapa hak remisi yang didapat sampai Desember 2015, dan untuk pembebasan bersyarat bisa diajukan kapan?
-
Sanksi Bagi Kepala Desa yang Terlibat dalam Kampanye Pemilu
Apakah bisa diproses pidana seorang kepala desa yang dengan sengaja membantu dalam Pemilu dengan membuat kebijakan agar warga desa memilih suatu calon tertentu dalam pemilu sehingga merugikan salah peserta lain?
Statistik
Visitor Info
Who Is Online
8
Online
2018-04-26